Keppres No 67 Tahun 2000 Tentang Perpustakaan Nasional RI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2000

TENTANG

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan peran Perpustakaan Nasional

untuk mengembangkan sumber daya perpustakaan dan kualitas

sumber daya manusia yang secara aktif mampu mewujudkan tujuan

pembangunan nasional, maka dipandang perlu menyempurnakan

kedudukan, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi dan tata

kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Keputusan

Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan

Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran

Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3457);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang

Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera

atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820);

6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-

pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA..

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah

Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden, yang dalam pelakasaan tugas operasionalnya dikoordinasikan

oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Perpustakaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa

informasi serta sumber daya perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan

Nasional menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan kebijakan teknis di bidang perpustakaan sesuai kebijakan umum

yang ditetapkan oleh Presiden dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpustakaan

Nasional;

c. penyelenggaraan jasa informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan

tugas Perpustakaan Nasional;

d. penyelenggaraan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan

koleksi deposit nasional;

e. penyelenggaraan pengembangan sistem perpustakaan;

f. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Perpustakaan Nasional

secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hukum;

h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di

lingkungan Perpustakaan Nasional.