Sejarah Hukum Dagang

Sejarah Hukum Dagang

Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimualai sejak abad pertengahan Eropa (1000/1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan Prancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venetia, Merseille, Barcelona, dan Negara-Negara lainnya).

dan pada tahun 1807 di Prancis dibuat Hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (Code De Commerce) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine (1838). Pada saat itu Nederlands menginginkan hukum dagang tersendiri yaitu KUHD Belanda, dan pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan dan kitab I (C.S.T. Kansil, 1985 : 14). Karena asas konkordansi juga maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Nederlands yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Nederlands pada 31 Desember 1830. KUHS Belanda ini berasal dari KUHD Prancis (Code Civil) dan Code Civil ini bersumber pula pada kodifikasi Hukum Romawi “Corpus Iuris Civilis” dari Kaisar Justinianus (527-567) (C.S.T. Kansil, 1985 : 10).

Tetapi pada saat itu Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru disamping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 dan ke-17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur mengatur perkara dibidang perdagangan (peradilan perdagangan) dan hukum perdagangan ini bersifat unifikasi.

Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh Menteri keuangan oleh Raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tentang kedaulatan.

Dan pada tahun 1807 di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE) yang tersusun dari Ordonnance du Commerce (1673) dan Ordonnance du la Marine (1838). Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang sendiri yaitu hukum dagang KUHD Belanda, dan pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya disahkan.

KUHD Belanda berdasarkan asas konkordansi KUHD Belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Dan pada akhir abad ke-19 Prof. Molengraaff merancang UU Kepailitan sebagai buku ke III di KUHD Nederlands menjadi Undang-Undang yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896). Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu, tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlakau di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD itu hanya turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel”, Belanda, yang dibuat atas dasar azas korkondansi (pasal 131 I.S). Wetboek van Koophandel berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg) selanjutnya “Wetboek van Koophandel” Belanda itu juga meneladan dari “Code du Commerce” Prancis 1808, tetapi anehnya tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “Code du Commerce” Prancis itu diambil alih oleh “Wetboek van Koophandel” Belanda. Ada beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (Speciale Handelsrechtbanken).